Solid GoldSolid Gold – Menteri Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menerima sumbangan dari pihak swasta untuk melaksanakan berbagai programnya. Seperti biaya penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo yang disebut-sebut berasal dari perusahaan yang terlibat proyek reklamasi teluk Jakarta.

“Memperdagangkan kebijakan dengan menerima sumbangan walaupun bentuknya bagus, buat rusun, buat apa tapi itu tidak transparan dan sangat tergantung siapa yang berkuasa,” kata Rizal dalam acara talkshowIndonesia Lawyer Club di TV One, Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Menurut Rizal, sistem semacam itu sudah dihapus setelah rezim Soeharto berakhir. “Sistem itu, sehabis Soeharto jatuh kita ubah, kami hentikan di Bulog yang of budget system,” ujarnya.

Diungkapkan Rizal, di Bulog sebelumnya tidak ada proposal, tidak adareview dan audit dari dana yang dikumpulkan dari partai politik. “Tapi kita masukan ke dalam budget sehingga ada review, ada proses ada audit, kalau misalnya menteri KKP memperdagangkan kebijakan untuk mengumpulkan uang, puluhan triliun bisa terkumpul,” tegasnya.

Namun, sambung Rizal, tentu semua pihak tidak menginginkan menerapkan sistem pembiayaan of budgeting karena hal tersebut bertentangan dengan good governance.

“Tapi kita enggak mau kembali ke sistem pembiayaan of budgeting yang bertentangan dengan good governance,” katanya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s