Solid Gold

Solid Gold – Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan perombakan kabinet untuk yang kedua selama dua tahun menjabat. Ada 4 posisi menteri yang bergeser dan 9 wajah baru di Kabinet Kerja Jokowi.

Reshuffle kabinet kali ini dilakukan dengan mengakomodir kader dua partai politik baru yang awalnya di barisan oposisi namun kemudian mendukung pemerintahan, yakni Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional. Satu kader Golkar yakni Airlangga Hartarto diangkat menjadi Menteri Perindustrian dan satu kader PAN Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kursi Partai Hanura di kabinet yang awalnya dua berkurang menjadi satu. Sementara kursi partai pendukung lainnya tetap, yakni PDI Perjuangan 4 menteri, PKB 4 menteri, NasDem 2 menteri dan 1 Jaksa Agung dan PPP 1 menteri.

Nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang sempat mendapat serangan bertubi-tubi tak ikut diganti. Serangan kepada Menteri Rini bahkan terjadi sejak sebelum Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet jilid pertama pada 12 Agustus 2015.

Saat itu sejumlah politisi di Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk yang berasal dari PDI Perjuangan pengusung Jokowi-Jusuf Kalla, juga ikut ‘menyerang’ Rini.

Menteri Rini dianggap menghambat kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Saat itu selain Rini yang diserang adalah Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan. Oleh para ‘penyerangnya’, Rini, Andi Widjajanto dan Luhut dijuluki sebagai ‘Trio Singa’ yang menghambat hubungan Presiden Jokowi dengan partai pengusung.

Dalam reshuffle kabinet jilid I, Andi Widjajanto dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Kabinet. Dia digantikan oleh politikus PDI Perjuangan Pramono Anung. Luhut pun juga dijauhkan dari ring 1 Istana. Dia digeser menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Adapun Rini Soemarno tetap bertahan di posisi Menteri BUMN. Pasca reshuffle jilid I, ‘serangan’ terhadap Menteri Rini pun berlanjut. Sejumlah politisi kembali meminta Rini dicopot dari jabatannya selaku Menteri BUMN.

Melalui Panitia Khusus Angket Pelindo II Dewan Perwakilan Rakyat, mereka mendesak Rini dicopot dari jabatannya. Rini dianggap melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana di PT Pelindo II.

“Panitia Angket DPR RI tentang Pelindo II menemukan fakta bahwa Menteri BUMN dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Menteri BUMN dengan sengaja tidak melaksanakan kedudukan, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 ayat (2a) dan Pasal 24 ayat (2) serta UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat (1). Karena itu, pansus sangat merekomendasikan kepada Presiden RI untuk menggunakan hak prerogatifnya memberhentikan, Rini Soemarno sebagai Meneg BUMN,” begitu bunyi laporan Tim Pansus Angket Pelindo II yang dibacakan ketuanya Rieke Diah Pitaloka di sidang paripurna DPR, Kamis (17/12/2015).

Hari ini Presiden Jokowi mengumumkan susunan Kabinet Kerja yang baru dan Rini tetap menjadi Menteri BUMN. Dia memimpin kementerian yang membawahi 118 perusahaan pelat merah dengan aset lebih dari Rp 2.000 triliun itu.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s